KOMITMEN TRUMP UNTUK STABILITAS PERDAMAIAN DI ASIA PASIFIK?

KOMITMEN TRUMP UNTUK STABILITAS PERDAMAIAN DI ASIA PASIFIK?
Donald Trump

Haz Pohan

TERPILIHNYA Donald Trump menjadi presiden baru Amerika Serikat tidak saja mengguncang politik dalam negeri karena penolakan mereka terhadap Presiden (terpilih) yang dipandang ‘urakan’, pragmatis, rasis dan xenophobia. Di luar negeri juga secara diam-diam timbul kekhawatiran akan komitmen kepemimpinan Trump sebagai pemimpin negara yang berideologi ‘bebas’ tetapi mengarah proteksionistik dalam soal ekonomi terhadap sekutu maupun teman-temannya.

Gema kekhawatiran ini dirasakan di negara-negara sahabatnya, seperti Jepang dan Korea, serta di ASEAN. Akankah China akan ‘take advantage’ terhadap kebijakan self-help Trump yang dipandang sebagai skenario yang menakutkan di Asia Pasifik dan di Indonesia?

Saya membaca artikel menarik tentang visi dan kebijakan Donald Trump di Asia Pasifik, dengan bahan-bahan yang muncul pada saat kampanye pilpres yang lalu. Menurut. Alexander Gray dan Peter Navarro (Foreign Affairs, 7 Nov, 2016), Amerika di bawah kepemimpinan Trump akan menulis-ulang hubungan Amerika dengan Asia Pasifik. Berarti ada perubahan signifikan dengan kebijakan luar negeri Amerika di bahwa administrasi-administrasi sebelumnya. Bersiap-siaplah.

Kedua pengamat ini kecewa dengan Hillary Clinton karena ternyata kebijakan ‘Pivot’ hanya di atas kertas dan tidak mengubah situasi di Asia Pasifik. Menurut mereka, pada tahun 2011 Menlu Hillary Clinton mengumumkan dengan bersemangat di Foreign Policy bahwa Amerika Serikat akan memulai “Pivot (poros)” militer ke Asia-Pasifik. Tepuk dada Amerika dilakukan dengan latar belakang semakin proaktifnya dan bahkan ‘agresifnya’ China di wilayah tersebut dan memundurkan peran Amerika, seperti dirasakan oleh sekutu (allies) maupun teman-temannya (friends) di Asia Pasifik, termasuk ASEAN, dan tentu Indonesia. Skenario China menguasai Asia Pasifik ini menakutkan.

Pemerintah Presiden Barack Obama benar untuk membuat sinyal jaminan kepada sekutu Asia dan mitra, tetapi hanya semata ‘statement’. Pada kenyataannya ‘Pivot’ yang kemudian diganti menjadi ‘rebalance’ gagal menangkap realitas bahwa Amerika Serikat, khususnya di bidang militer yang memiliki komitmen kuat untuk perdamaian dan keamanan wilayah. Karena statement ini tidak disertai ‘a big stick’ maka China merasa ‘bebas’ melakukan agresi bahkan ‘bullying’ negara-negara kecil, seperti Vietnam dan Phillipines, yang telah mengganggu kestabilan di kawasan.

Awalnya, kebijakan ‘Pivot’ Menlu Clinton dengan dukungan Presiden Obama mendapat dukungan bipartisan di Kongres. Memang berkembang wacana, bahwa krisis keuangan global telah memberanikan China yang ekonominya tumbuh impresif. Bonnie Glaser, seorang ahli Chna di Washington, mengatakan: “China melihat Amerika Serikat melemah sebagai akibat dari krisis keuangan; dan keadaan ini menciptakan peluang bagi Cina untuk menguji Amerika Serikat dan mencoba dan mempromosikan kepentingannya dalam ‘lingkungan pengaruhnya’ dengan harapan bahwa Amerika Serikat tidak akan merespon tegas.”

Dengan keberhasilan China selama beberapa dekade melakukan program modernisasi militer —ironisnya dibiayai dari keberhasilan surplus perdagangannya dengan Amerika Serikat—Beijing berada di posisi utama untuk mengendurkan power AS dalam kebijakan ‘pivot’. Tadinya diperkirakan kebijakan ‘Pivot’ ini Washington ini mampu membuat respon tepat di saat yang tepat pula, dalam ‘the new containment policy’ terhadap China.

Namun, tidak butuh waktu lama, ‘Pivot’ pun berantakan. Awalnya, dipandang menjadi gerakan tanda dukungan diplomatik dan militer Amerika, misalnya, ketika mengirim kapal tempur pesisir ke Singapura dan 2.500 Marinir ke Darwin, Australia. Namun, seiring waktu, pemerintah ternyata secara drastis memotong kekuatan militer AS, khususnya bagi AL Amerika yang tadinya diharapkan menjadi ujung tombak ‘Pivot’. Setelah melakukan penghitungan, Toshi Yoshihara, profesor US Naval War College, menyimpulkan dalam sebuah wawancara bahwa penyusutan kekuatan armada akan “membatalkan upaya kita untuk ’Pivot’ ke Asia.” Rekannya dan co-writer James Holmes blak-blakan mengatakan bahwa ‘Pivot’ itu masuk dalam kategori “Liga Bush.”

Anehnya, salah satu aspek ‘menyeimbangkan’ yang tampaknya paling bersemangat adalah di bidang ekonomi daripada militer. Ini yang mendorong untuk pembentukan Trans-Pacific Partnership (TPP), perdagangan mega-deal yang melibatkan 12 negara di Pacific Rim yang berisikan “hampir 40 persen dari PDB global.

“Menlu Clinton sendiri menyebutnya “standar emas” dari transaksi perdagangan. Dengan latar belakang ‘Pivot’ TPP disosialisasikan kepada publik Amerika bukan sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan. Pemilih AS semakin kebal terhadap janji ‘angin surga’ yang gagal karena jutaan pekerjaan Amerika telah terbang ke luar negeri. Namun, Obama dan Clinton ‘menjual’ TPP sebagai langkah untuk memperkuat keamanan nasional untuk membantu membendung kebangkitan kekuatan Cina. Seperti dinyatakan oleh Ash Carter, menteri pertahanan Obama saat ini, “Bagi saya, TPP adalah penting menjadi kapal induk tambahan”.

Tentu saja, tidak satupun baik “tongkat kecil” Angkatan Laut AS maupun kebijakan baru ‘Pivot’ bergema, bahkan tenggelam dalam militarisasi cepat China. Sementara Amerika Serikat terus mempertahankan ‘status quo’ bahkan kekuatan menyusut dan krisis kesiapan terpotong dengan rendahnya penyerapan anggaran, sementara di pihak lain Beijing telah menciptakan sekitar 3.000 hektare dari pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan dengan respon Amerika sangat terbatas. Beijing juga secara sepihak menyatakan “zona identifikasi pertahanan udara (air defense identification zone)” di Laut Cina Selatan, memperluas klaim teritorial tidak-sah dari India ke Indonesia, dan lebih diperburuk lagi dengan membiarkan catatan buruk China terhadap pelanggaran HAM.

Bukan saja bahwa lemahnya tindak lanjut ‘Pivot’ oleh Menteri Clinton telah mengundang agresi Cina di Timur dan Selatan Laut Cina Selatan. Clinton juga setia mengeksekusi kebijakan gagal pemerintahan Obama “kesabaran strategis” dalam konteks Korea Utara — sebuah doktrin kebijakan luar negeri yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali ketidakstabilan tinggi dan peningkatan bahaya.

Memang, sejak Obama menjabat, Korut telah melakukan empat kali uji coba nuklir dan menenggelamkan sebuah kapal angkatan laut Korea Selatan. Korut juga memacu program rudal balistik yang kuat yang telah menempatkan Pyongyang pada langkah kedua untuk program miniaturisasi hulu ledak nuklir dan mengembangkan rudal yang mampu mencapai Pantai Barat Amerika. Meskipun dengan peringatan Amerika berulang-ulang, dan permohonan AS ke China untuk ‘menertibkan’ anak liar di bawah kendalinya, rezim Kim tetap kokoh berkuasa, rakyat Korea Utara tetap tertindas dan miskin, dan bahaya ke Amerika dan sekutunya lebih akut. Obama bersabar saja.

Sekutu dan Mitra AS di Pasifik Kecewa

SEKUTU dan mitra AS di kawasan telah berkecil-hati oleh kebijakan luar negeri yang kian lemah dan salah ini. Penolakan Filipina di bawah Presiden Duterte terhadap kepemimpinan Amerika —dan mulai melirik ke China— adalah kemunduran lebih lanjut di Asia untuk kebijakan luar negeri Obama-Clinton.

Kemunduran ini dapat ditelusuri di zaman Menlu Hillary Clinton. Politisi di Washington ingat bahwa pemerintahan Obama menolak untuk campur tangan ketika di tahun 2012 Cina terang-terangan melanggar perjanjian diplomatik dirundingkan oleh tangan kanan Menlu Clinton, Kurt Campbell. Beijing merobek kesepakatan yang dibuat Campbell itu dan dengan berani merebut Scarborough Shoal dari Filipina setelah setuju untuk mundur. Kegagalan gamblang Washington untuk menegakkan kewajibannya kepada sekutu lama menjadi salah satu krisis paling memalukan yang diyakini telah berkontribusi terhadap opini rendah Presiden Rodrigo Duterte untuk jaminan keamanan Amerika –dan keputusannya untuk masuk ke dalam aliansi dengan China.

Peringatan terkenal Obama tentang Suriah juga dianggap seluruh wilayah Asia-Pasifik sebagai undangan terbuka untuk agresi terhadap sekutu AS dan mitra. Kekurangtegasan Obama menjadi keraguan Washington untuk membela komitmen keamanan lama dalam menghadapi Cina atau agresi Korea Utara. Kesalahan fatal ini diperparah lagi dengan serangkaian kegagalan dalam hubungan bilateral Amerika dengan negara-negara kunci sejak tahun 2009. Memang, sekutu dan mitra dianiaya di bawah pemerintahan ini menyedihkan, dan efek kumulatifnya adalah penurunan secara relatif kekuatan AS terhadap China.

Misalnya, Thailand, negara kunci AS ketika menghadapi situasi politik dalam negeri kacau dan tidak stabil, begitu saja menjauh dari pelukan Washington setelah kudeta militer. Sekarang Thailand menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan Beijing, bahkan dalam masalah keamanan.

Perlakuan Obama terhadap Taiwan telah sama-sama mengerikan. “Mercusuar demokrasi di Asia yang mungkin mitra AS yang paling rentan di seluruh dunia,” kata Gray dan Navarro.

“Sejak 2010, Badan Intelijen Pertahanan AS memperingatkan bahwa keseimbangan kekuasaan di langit Selat Taiwan itu telah bergeser ke arah Beijing. Namun Taiwan telah berulang kali ditolak Washington untuk mempunyai jenis senjata yang komprehensif untuk menggertak China, meskipun fakta bahwa bantuan tersebut dijamin dan mengikat secara hukum Taiwan Relations Act dengan AS.”

Visi ke Depan?

KEDUA penulis tidak melihat skenario terburuk bagi AS di Pasifik. Mereka melihat Amerika Serikat masih memiliki peluang luar biasa untuk merebut kembali posisi geostrategis di Asia.

“Hal ini terutama karena kesalah-perhitungan China sendiri dan kebijakan kerasnya,” yang tidak disambut baik oleh negara-negara kawasan, bahkan China menjadi negeri ‘yang menakutkan’.

Terlepas dari kebijakan pemerintahan Obama, mitra AS seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan bahkan Myanmar dan Vietnam terus mencari hubungan lebih dekat dengan Washington di seluruh spektrum. Mereka melihat Beijing sebagai pengganggu dan potensi agresor yang harus diimbangi. Pemerintahan Trump diharapkan dapat merebut peluang strategis — jika memiliki kemauan dan visi— untuk tujuan itu.

“Untuk mengubah situasi ini di sekitarnya, Gedung Putih akan membutuhkan seorang pemimpin yang memahami tantangan yang kita hadapi saat berani merebut kesempatan untuk memajukan kepentingan Amerika. Jika masa lalu adalah prolog, posisi Hillary Clinton mengawasi poros gagal telah mengungkapkan bahwa dia sepenuhnya tidak cocok untuk membangun kembali kebijakan Asia yang telah menyebabkan wilayah ini luka parah.”

“Donald Trump telah jelas dan ringkas pendekatannya pada kebijakan luar negeri AS. Ini dimulai dengan penilaian jernih kepentingan nasional AS dan kemauan untuk bekerja dengan setiap negara yang berbagi tujuan kita stabilitas, kemakmuran, dan keamanan,” kata kedua penulis artikel.

Menurut mereka, ada dua-arah pendekatan Trump. Pertama, Trump tidak akan pernah lagi mengorbankan ekonomi AS di altar kebijakan luar negeri yang menyetujui deal perdagangan yang buruk, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang memungkinkan China masuk ke WTO, melewati TPP. Deal ini hanya melemahkan basis manufaktur dan kemampuan untuk mempertahankan diri dan sekutu Amerika.

Kedua, Trump tetap akan mengejar strategi perdamaian melalui kekuatan, seperti aksioma Ronald Reagan yang telah ditinggalkan Obama. Dia tahu, bagaimanapun, bahwa ini akan menjadi tugas yang sulit. Mantan pimpinan Angkatan Udara Mike Wynne telah memperingatkan:

“Di bawah pemerintahan Obama, Angkatan Laut yang terkecil sejak PD I telah menyusut ukurannya. Angkatan Udara juga tentara terkecil sudah sejak sebelum Perang Dunia II dan dalam sejarah, dengan pesawat tertua, tingkat kesiapan seluruh layanan yang terburuk dalam satu generasi, dan berkurangnya jam mereka berada di cockpit serta kurangnya perawatan kritis, sementara di kapal-kapal Angkatan Laut keberadaan crew hanya tinggal 10 bulan, di tambah dengan pasukan AD yang latihannya terbatas sebelum penugasan. Cerita horor penerbang angkatan laut terpaksa melakukan kanibalisasi mengambil spareparts dari pesawat cadang di museum untuk menjaga kesiapan pesawat terbang tidak hanya dapat diterima oleh pasukan berseragam dan oleh bangsa Amerika.”

Trump telah berjanji untuk bekerja dengan Kongres untuk mencabut penghambat penyerapan pertahanan, dengan dukungan bi-partisan di kedua kamar. Trump juga telah membuat rencana paling rinci untuk membangun kembali angkatan bersenjata AS, rencana paling lengkap yang ada dari para capres dalam pemilu sekarang. Rencana, kata mereka, ini berbeda kontras dengan kebisuan Clinton mengenai isu tersebut.

Kedua penulis mengutip pendapat Lee Kuan Yew, pendiri legendaris Singapura, yang telah berkata jujur tentang apa makna kehadiran militer AS di Asia-Pasifik untuk keamanan regional. Mencatat bahwa stabilitas yang dirasakan dengan kehadiran pertahanan AS menguntungkan seluruh wilayah, termasuk China, Lee pernah mengatakan kehadiran militer AS adalah “sangat diperlukan” dan penting untuk nilai-nilai liberal seperti kebebasan laut.

Trump tadinya akan membangun kembali armada AL dari 274 kapal menjadi 350 kapal, namun di Kongres disetujui 346 kapal, seperti telah disetujui oleh Panel Nasional Pertahanan bipartisan.

AL Amerika mungkin adalah sumber terbesar dari stabilitas kawasan Asia. Saat ini AL melindungi 5 triliun dolar nilai perdagangan tahunan yang melintasi Laut Cina Selatan, meskipun sambil mengecek ambisi China tumbuh.

“Dengan jumlah melebihi AL Amerika di Pasifik, Cina berbasis kapal selam telah diproyeksikan untuk memiliki 415 kapal perang dan hampir 100 kapal selam pada tahun 2030, yang akan mempertanyakan sekutu dan teman akan komitmen AS dalam jangka panjang untuk peran tradisionalnya sebagai penjamin tata aturan liberal di Asia,” kata Gray dan Navarro.

Banyak yang telah disarankan Trump agar sekutu AS seperti Jepang dan Korea Selatan memberikan kontribusi mereka yang sepadan untuk biaya mempertahankan kehadiran AS di negara mereka.

“Jepang adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia, dengan GDP lebih dari $ 4 triliun. Korea Selatan adalah ekonomi 11 terbesar di dunia, dengan GDP lebih dari $ 1,3 triliun. Pembayar pajak AS tidak saja telah membangun kembali kedua negara setelah dihancurkan perang, tapi uang Amerika dan darah telah memungkinkan bagi kedua sekutu memiliki ruang untuk tumbuh menjadi demokrasi yang matang dan negara maju lebih setengah abad terakhir. Karena itu, adalah adil jika kedua negara untuk dalam jangka-panjang turut mengisi kekurangan biaya bagi pertahanan mereka.”

Tidak pelu diragukan komitmen Trump untuk aliansi Amerika – Asia sebagai pilar stabilitas di kawasan. Trump dengan sederhana, pragmatis, dan hormat akan mendiskusikan masalah ini dengan Tokyo dan Seoul tentang bagaimana cara kedua pemerintah negara mendukung kehadiran bersama yang vital, seperti juga akan didiskusikan dengan sekutu di aliansi NATO di Eropa yang kini juga kritis.

Trump telah menunjukkan pada masa kampanye pencalonannya sebagai presiden mengenai pemahamannya yang jelas tentang upaya membangun keberhasilan kebijakan luar negeri di Asia dan global. Pilarnya ialah kekuatan Amerika yang tidak berkurang dalam mendukung kepentingan nasional AS, di mana kata-kata ini bermakna dalam bagi sekutu maupun lawan, bahwa presiden melaksanakan apa yang telah dia janjikan.

Dalam pemerintahan Donald Trump, kualitas ini akan berkontribusi untuk stablitas kawasan Asia-Pasifik yang lebih menguat, damai dan sesuai dengan keperluan untuk melayani kepentingan nasional Amerika dan sekutu dan teman-temannya.

Kita nantikan determinasi dan tindakan pemerintahan Presiden Donald Trump dalam merespon tantangan regional di Asia Pasifik. Kita akan menguji apakah Trump juga akan concern terhadap intrusifnya China —dengan approach bilateral—memecah-belah ASEAN, dan membiarkan teman-temannya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kecewa sekali lagi dan mengambil langkah pragmatis atau strategik secara sendiri: fall under the Chinese influence!

Jakarta, 17 November 2016

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan