banner stopnarkoba
4027 KALI DIBACA

Pedagang Buku Titi Gantung Harus Tertampung di Kios Baru

Pedagang Buku Titi Gantung Harus Tertampung di Kios Baru
Ketua Fraksi PDI Perjuangan , Hasyim SE

formatnews I MEDAN

Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan diminta agar harus menampung seluruh pedagang buku bekas baik di titi gantung maupun di Jalan Pegadaian saat ini di kios-kios baru yakni di sisi timur Lapangan Merdeka Medan (depan stasiun kereta api).

“Kita mau semua pedagang itu tertampung, jangan sampai tak dapat kios. Dan, diminta kepada Dinas Perkim kita untuk lakukan data ulang jumlah pegagang buku disana dan jalani secara tegas,”kata anggota Komisi C DPRD Kota Medan, Hasyim SE kepada wartawan, Minggu (31/7)

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan ini menyebutkan kalau Perkim seharusnya memperhatikan pedagang lama yang memiliki kios dan berjualan di kawasan titi gantung. Namun, kenyataannya, banyak pedagang buku disana bisa memiliki lebih dari satu kios.

“Kalau data benar, ada satu pedagang kuasai sampai 7 kios itu adalah bukan murni pedagang, mereka itu spekulasi namanya. Kita kuatir mereka yang dapat lebih dari satu kios, itu diperjual belikankannya lagi,” tambahnya.

Dijelaskannya, pengaduan yang disampaikan pedagang dari Persatuan Pedagang Buku Bekas Lapangan Merdeka (P2BLM) Kota Medan akan menjadi masukan Komisi C untuk menjadwalkannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan SKPD terkait guna menyelesaikan masalah ini.

Terpisah Persatuan Pedagang Buku Lapangan Merdeka (P2BLM) menuding Dinas Perkim dan Asosiasi Pedagang Buku Lapangan Merdeka (Aspeblam) memainkan data kepemilikan kios. Alhasil, pedagang yang berjualan di Titi Gantung tidak terakomodir di lokasi relokasi di sisi timur Lapangan Merdeka.

“Ada data baru yang kami peroleh dari Dinas Perkim, bahwa di dalam 180 jumlah pedagang ada yang punya kios lebih dari satu. Kios yang kita bagi rupanya sudah ada. Sedangkan ada pihak-pihak yang memiliki lebih dari 1 kios. Kami menduga antara mereka (Dinas Perkim dan Aspeblam) memasukan data-data fiktif,” beber Tanjung kepada TOP METRO ketika dihubungi, Minggu (31/7).

Menurutnya kalau Pemko Medan adil, 64 kios tambahan yang mereka minta tak perlu lagi dibangun. “Tuntutan kami sederhana. Kami minta DPRD melakukan RDP (rapat dengar pendapat). Kondisi seperti ini (di lapangan) dapat terjadi konflik horizontal. Karena sejak awal kami yang berjuang revitalisasi kios tersebut,” katanya.

Tanjung menambahkan Pemko Medan saat ini dalam posisi mengejar target. Karena pembangunan jalur ganda keretaapi segera dilaksanakan. Untuk itu pihaknya minta agar dewan membentuk panitia dalam hal pembagian kios tersebut. “Data yang kita dapat ini dari Dinas Perkim. Pemko dalam hal ini mengejar target tetapi tidak bisa akomodir semuanya. Ini urusan perut pak, apapun bisa dilakukan. Kami harap ada perwakilan dewan, kami, organisasi pedagang satu lagi, dan pemko untuk pembagian kios agar menjadi rata,” pungkasnya.

Subscribe

TEGAS BERITA

%d blogger menyukai ini: