banner stopnarkoba
3867 KALI DIBACA

Pemko Medan Diminta Bentuk Tim Khusus Tuntaskan Vaksin Palsu

Pemko Medan Diminta Bentuk Tim Khusus Tuntaskan Vaksin Palsu
anggota Komisi B DPRD Medan, Hendrik Halomoan Sitompul

formatnews I Medan

Terkuaknya vaksin palsu yang sudah diproduksi dan dijual sejak
tahun 2003 menandakan ada yang salah dalam pengawasan peredaran
produk kesehatan. Imbauan pemerintah agar masyarakat tidak panik
harus ditindaklanjuti dengan mengoreksi total sistem pengawasan
peredaran vaksin dan menutup semua celah-celah yang memungkinkannya
terulang kembali.

Untuk itu, Pemko Medan perlu  membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas peredaran vaksin palsu. Mengingat, pemalsuan vaksin jelas
membahayakan kesehatan anak.

“Makanya imbauan pemerintah agar masyarakat tidak panik harus
ditindaklanjuti dengan memberi keyakinan bahwa kejadian seperti ini
tidak akan terulang lagi. Jangan sampai antusiasme dan kepercayaan
masyarakat terhadap imunisasi pudar gara-gara peristiwa ini,” ungkap anggota Komisi B DPRD Medan, Hendrik Halomoan  Sitompul kepada wartawan, Kamis (30/6).

Menurutnya, tim khusus untuk mengusut tuntas kasus vaksin palsu
terdiri dari lintas sektoral, seperti kepolisian, Kementerian
Kesehatan, Badan POM, Asosiasi Profesi Kesehatan, organisasi
masyarakat, akademisi, serta tentunya pemerintahan daerah.

Pembentukan tim khusus perlu untuk menuntaskan peredaran vaksin
palsu tidak terdeteksi selama 13 tahun. Selain juga memastikan
penegakan hukum berjalan tegas, serta menemukan formulasi bahwa
tidak akan ada lagi kasus serupa. Termasuk formulasi perubahan
regulasi jika selama ini dianggap membuka banyak celah peredaran
obat dan vaksin palsu.

“Banyak dimensi dari peredaran vaksin palsu ini, bukan hanya
soal pelanggaran hukum. Makanya perlu tim khusus. Tidak seperti
obat di mana masyarakat masih lebih kritis soal obat asli atau
palsu, untuk soal vaksin, masyarakat mempercayakan penuh kepada
pemerintah dan sebagian besar masyarakat pasti tidak menyangka
bahwa selama ini terjadi peredaran vaksin palsu,” beber Hendrik yang juga ALUMNI PPRA 52 Lemhannas RI.

Terungkapnya peredaran vaksin palsu harus dijadikan momentum bagi
pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk memulai gerakan masif
bersama-sama memerangi praktik pemalsuan obat dan vaksin.

“Bangun kesadaran agar semua fasilitas kesehatan tergerak
untuk memastikan semua vaksin yang dipunyai aman. Masyarakat umum
juga diberikan informasi yang intensif agar secara kasat mata
mengetahui seperti apa ciri-ciri vaksin palsu,” tegas Hendrik . (rom)

Subscribe

TEGAS BERITA

%d blogger menyukai ini: