banner stopnarkoba
13277 KALI DIBACA

Perppu Ormas Dipersoalkan, Wiranto: Ini Bukan Sewenang-wenang

Perppu Ormas Dipersoalkan, Wiranto: Ini Bukan Sewenang-wenang

Jakarta – Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Penindakan terhadap ormas yang melanggar aturan tetap dilakukan sesuai ketentuan.

“Apa itu diktator? Diktator itu berhenti, final. (Yang) ini nggak. Silakan masuk peradilan, kita lihat nanti yang benar Anda atau kita. Tetapi bukti-bukti di lapangan, pemerintah tidak gegabah, ini proses panjang. Kita lihat videonya, kita lihat pertentangan sudah terjadi keributan di masyarakat,” ujar Wiranto kepada wartawan di Galeri Nasional, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Perppu Ormas ditegaskan Wiranto lahir karena UU Ormas Nomor 17/2013 tidak lagi memadai. Salah satunya mengenai rumusan ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila yang dinilai sempit. Selain itu untuk penindakan ormas yang melanggar, butuh prosedur dengan banyak tahapan.

Wiranto menyesalkan adanya pendapat yang menyebut pemerintah sudah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Perppu Ormas.

“Jokowi-JK itu care, peduli dengan rakyat. Mereka membangun infrakstruktur dari pinggiran untuk rakyat. Tidak mungkin mereka semena-mena, saya di dalam tahu betul. Kita hati-hati betul. Ini tidak gegabah bukan sewenang-wenang,” tegas Wiranto.

Dalam Perppu Ormas, ada tiga sanksi administratif terhadap ormas anti-Pancasila, yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Sebelumnya kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 tentang Ormas. Menurutnya, ada pasal karet dalam Perppu itu.

“Yang sangat mengkhawatirkan kami adalah pasal 59 ayat 4 bahwa dikatakan ormas dilarang untuk menganut, menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila,” ucap Yusril, Rabu (12/7).

Bagi Yusril, pasal itu adalah pasal karet karena penafsiran bertentangan dengan Pancasila berbagai macam. Tak dijelaskan secara jelas hal seperti apa yang merupakan pelanggaran terhadap Pancasila.

Subscribe

TEGAS BERITA

%d blogger menyukai ini: