banner stopnarkoba
3857 KALI DIBACA

Polresta Medan Diminta Ungkap Jual Beli Darah Di RS Swasta

Polresta Medan Diminta Ungkap Jual Beli Darah Di RS Swasta

formatnews I MEDAN

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan mendesak Kepolisian untuk mengungkap adanya indikasi terhadap sejumlah rumahsakit swasta di Kota Medan yang diketahui melakukan bisnis jual beli darah atau praktek unit transfusi darah (UTD) ilegal.

“Selama ini bisnis tersebut jadi pembiaran dari Walikota Medan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Medan, syukur rekan kita Hendrik H Sitompul (anggota Komisi B DPRD Kota Medan) membuka ini dan sudah menjadi sebuah diskusi dikalangan dewan untuk meneruskannya Polresta Medan. Untuk itulah, saya minta Kapolresta Medan bisa ungkap itu,”kata anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Irsal Fikri kepada wartawan, Minggu (31/7).

Politisi PPP ini, sangat menyesali adanya indikasi bisnis darah oleh rumah sakit swasta tersebut, karena satu sisi harusnya darah dibutuhkan pada saat masyarakat membutuhkan, kenyataanya sudah diperjual belikan pada pihak yang tidak bertanggungjawab.

“PMI sendiri saya yakin tak berani menjual darah. Jadi dasar apa rumahsakit swasta jual darah, saya yakin ada upaya pembiaran oleh oknum-oknum di rumahsakit.”serunya sembari mendorong terus aparat kepolisian membuka hal tersebut karena sudah masuk ke ranah hukum.

Selama ini pemerintah sudah percayakan PMI terkait pasokan darah, papar sekretaris Fraksi PPP DPRD Kota Medan, makanya bila ada rumahsakit swasta terlibat disana (bisnis darah),”Saya pikir sudah masuk persoalan hukum. Bagaimana dengan DPRD Kota Medan, kita akan kawal,”tambahnya sembari menyatakan ada indikasi sejumlah rumah sakit swasta yang terlibat bisnis jual beli darah antara lain Colombia Asia, Murni Teguh, Royal Prima, Sari Mutiara, Martha Friska dan lainnya.

Komisi B, ditegaskan Irsal, akan meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk turut mempertanggungjawabkan hal ini, karena dipastikan mengetahui mafia darah ini, mengingat menjual darah sudah menjadi momentum bagi mafia-mafia darah bermain.

Langgar Permenkes

Disisi lain, Irsal menyebutkan bahwa temuan beberapa rumah sakit swasta di Kota Medan yang terindikasi terlibat bisnis (jual beli) darah atau melakukan praktek unit transfusi darah (UTD) dinilai telah melanggar ketentuan dalam hal ini Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah.

“Kita khawatir selama ini bisnis tersebut jadi pembiaran, padahal sudah jelas rumah sakit swasta terlibat UTD menyalahi ketentuan,” pungkasnya. (romi)

Subscribe

TEGAS BERITA

%d blogger menyukai ini: