Sarmedi Purba: Hak Angket KPK, Anomali Perpolitikan Indonesia

Sarmedi Purba: Hak Angket KPK, Anomali Perpolitikan Indonesia
Gedung Megah KPK

fnews – Siantar: Pemberantasan korupsi merupakan hal yang rumit dan sulit di negeri ini karena sudah terlalu banyak oknum politsi dan pejabat yang terlibat di dalam penikmatan korupsi berjamaah selama ini., demikian tokoh masyarakat Siantar, Sarmedi Purba kepada “fnews” , Senin (12/6) ketika dimintai pendapatnya tentang KPK yang kini sedang menghadapi hak angket dari DPR RI.

KPK, sebagai lembaga adalah sasaran yang paling mudah untuk diserang karena lembaga ini dibentuk sebagai “komisi adhoc” oleh mereka yang sebagian termasuk dalam target korupsi itu di DPR dan Parpol.

Fenomena yang kontroversial, lanjut Purba, adalah bahwa pemerintah komit untuk mendukung KPK sedang fraksi pendukung pemerintah semuanya ikut di dalam dan menyetujui Pansus KPK ini.

Ini merupakan anomali dalam perpolitikan Indonesia. Karena Presiden dipilih rakyat secara langsung dan tidak lagi oleh anggota DPR, maka fenomena aneh ini bisa dianggap sebagai konflik kepentingan DPR dengan kepentingan rakyat.

Karena itu harus dicari jalan keluar kalau sekiranya DPR berhasil melumpuhkan atau membubarkan KPK. Yaitu untuk mempersiapkan kepolisian dan kejaksaan mengambi- alih fungsi KPK yang akhir-akhir ini sudah menampakkan giginya, walaupun di kalangan lembaga ini masih memiliki tangan yang berlumuran kotoran korupsi dan masih menjadi target KPK.

Dan memang salah satu alasan dibentuknya KPK sesudah reformasi adalah karena ketidakmampuan Kepolisian dan Kejaksaan menangani korupsi di Indonesia.

Namun perlu diberi target waktu kepada kedua lembaga di atas untuk memberantas korupsi 90% di negeri ini, misalnya sampai Pemilu 2019.

Strategi yang kedua adalah mengangkat tema antikorupsi sebagai syarat mutlak pada kampanye Pemilu dan Pilpres 2019. Rakyat harus berteriak kuat menuntut parpol peserta Pemilu 2019 untuk menandatangani pakta antikorupsi dan kibarkan semboyan “JANGAN PILIH PARTAI YANG SELAMA INI MEMILIKI ANGGOTA KORUP”.

Tokoh Politik Senior di Jakarta, Amir Sirait kepada “fnews” menyatakan lebih positif mengingatkan DPR bahwa langkahnya membentuk Pansus KPK sangat berbahaya untuk dirinya dan untuk bangsa ini. Bukan mustahil DPR “dipansuskan” rakyat sebaliknya sebelum Pemilu 2019.

Sejatinya DPR itu gudangnya idealisme bermasyarakat,berbangsa dan bernegara yang diusung anggota-anggotanya dari rakyat dan parpol yang diwakilinya .Spiritual,etik dan moral itulah yang disandang setiap anggota DPR yang kita tahu dari Sejarah Perjuangan Bangsa kita. Hidup Indonesia Merdeka.!!!, demikian Amir.   @@@

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan