KLH Berkomitmen Terapkan PRTR di Indonesia
formatnews, Jakarta (1/5): Konferensi internasional tentang Penguatan Hak atas Informasi bagi Masyarakat dan Lingkungan (STRIPE), yang dilaksanakan 29 April ? 1 Mei 2013 di Alila Hotel Jakarta, menyoroti tentang temuan, pembelajaran, dan strategi negara-negara di Asia (Indonesia, Thailand, Cina, Mongolia, Filipina, dan Jepang) dalam mendorong pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup.

Beberapa permasalahan yang dapat dipetakan dalam konferensi tersebut, seperti minimnya informasi lingkungan yang disediakan secara proaktif oleh pemerintah, minimnya respon pemerintah terhadap permohonan informasi, format dan standar informasi yang sulit dipahami masyarakat, dan mahalnya biaya untuk memperoleh informasi.

Khusus Indonesia, terkait dengan pemenuhan hak atas informasi lingkungan, KLH menyatakan berkomitmen untuk mendorong keterbukaan informasi lingkungan kepada publik. Hal ini sebagaimana disampaikan Henri Bastaman, Deputi VII KLH.

"Kami berkomitmen dalam mendorong keterbukaan informasi lingkungan kepada publik dengan mencontoh pelaksanaan keterbukaan informasi lingkungan di negara-negara lain," kata Henri.

Kemudian terkait dengan format dan standar informasi lingkungan, Henri Bastaman menyatakan bahwa KLH ingin belajar dari negara lain tentang bagaimana mengemas informasi yang mudah dipahami masyarakat, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan sifat data lingkungan yang terlalu teknis.

Saat ini, untuk mendorong pemenuhan hak masyarakat atas informasi lingkungan, KLH telah menerapkan Program PROPER dengan melakukan pemeringkatan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan berdasarkan metode color-coding.

Namun demikian, beberapa kalangan menilai bahwa PROPER masih belum cukup mengakomodir ketersediaan informasi lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat. "PROPER tidak cukup karena yang diumumkan hanya hasil pemeringkatan yang ditunjukkan dengan warna. Sedangkan untuk proses, kriteria, dan data pendukung penilaian tidak disediakan kepada publik," kata Dyah Paramita, Peneliti ICEL. "Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan"

Untuk itu, dalam Konferensi ini mengusulkan penerapan Pollutant Release and Transfer Register (PRTR), yaitu sebuah sistem yang mengumpulkan dan menyebarluaskan secara prokatif (via internet) informasi lingkungan dan komposisi zat berbahaya yang dilepas industri ke wahana lingkungan hidup.

Atas usulan ini, KLH menyatakan menyambut baik. "KLH menyambut baik sistem PRTR dan mendukung diimplementasikannya sistem ini di Indonesia," kata Henri Bastaman. Saat ini KLH sedang memilah informasi lingkungan yang akan dipublikasikan. (en) *
comments powered by FNEWS