Masyarakat Indonesia Dan Asia Bersatu Menuntut Keterbukaan Informasi Lingkungan
formatnews, JAKARTA: Perwakilan pemerintah, organisasi internasional, NGO dan akademisi dari China, Indonesia, Jepang, Mongolia, Filipina dan Thailand, berkumpul di Jakarta tanggal 29 April-1 Mei untuk mengikuti Konferensi Internasional tentang Penguatan Hak atas Informasi bagi Masyarakat dan Lingkungan (STRIPE- Streghtening the Right to Information for People and The Environment).

Konferensi ini menyoroti tentang temuan, pembelajaran, dan strategi negara-negara di Asia (Indonesia, Thailand, Cina, Mongolia, Filipina, dan Jepang) dalam mendorong pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup.

Beberapa permasalahan yang dapat dipetakan dalam konferensi tersebut, seperti minimnya informasi lingkungan yang disediakan secara pro-aktif oleh pemerintah, minimnya respon pemerintah terhadap permohonan informasi, mahalnya biaya untuk memperoleh informasi dan terlalu teknisnya informasi yang diberikan sehingga sulit untuk dipahami oleh masyarakat.

Kesimpulan dari konferensi ini kemudian dituangkan ke dalam Deklarasi Jakarta yang isinya menyepakati bahwa pengimplementasian UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara efektif dapat memperluas akses masyarakat atas informasi lingkungan.

Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan UU KIP, diperlukan pemberian insentif yang layak bagi pejabat pemerintah yang menjalankan UU KIP, pengalokasian dana yang cukup untuk memastikan administrasi yang tertib dan tepat waktu dan pengembangan kapasitas Komisi Informasi.

Atas masalah ketidakpahaman masyarakat atas informasi lingkungan yang terlalu teknis, Deklarasi Jakarta mengusulkan agar dilakukan pengembangan kapasitas bagi masyarakat dan komunitas untuk dapat menginterpretasikan data yang disediakan dan menggunakan informasi tersebut.

Selain itu, deklarasi ini juga mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem pengarsipan informasi lingkungan yang up-to-date dan dapat diakses oleh masyarakat luas, salah satu sistem yang direkomendasikan adalah PRTR (Pollutant Release and Transfer Register).

Berkenaan dengan penyesuaian UU KIP lokal dengan standar internasional, para delegasi sepakat untuk mendorong dikuranginya biaya untuk mengajukan permohonan informasi dan menghilangkan ketentuan yang mengharuskan pemohon informasi memberikan alasan mengapa ia meminta informasi tersebut.

"Stripe menghasilkan Deklarasi Jakarta yang merupakan kesepakatan peserta untuk mendorong akses informasi lingkungan yang lebih baik dan pro aktif,? kata Dyah Paramita, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), ?Saya berharap dengan adanya deklarasi ini dapat mendorong komitmen dan perhatian pemerintah yang lebih serius untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup," tambahnya. (en)




comments powered by FNEWS