Keselamatan Pilar Utama Operasional Kereta Api
formatnews-Jakarta:

PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus berjuang untuk mencapai zero accident (nol kecelakaan) sebagai tanggung jawab yang tak bisa ditawar-tawar. Tak boleh ada lagi nyawa melayang karena kecelakaan kereta api. Keselamatan menjadi pilar utama penyelenggaraan operasional kereat api. Demikian dikatakan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI-Persero)Ignasius Jonan pada Press, di sela-sela Seminar Nasional Keselamatan Perkeretaapian dengan tema "Mempertahankan Kinerja Keselamatan" di Jakarta, Selasa(14/5).

"Segala upaya pencegahan yangtelah dan sedang dijalankan PT. Kereta Api Indonesia dirasa untuk di-share kepada seluruh stakeholder sehingga muncul ide-ide terkait keselamatan operasional kereta api sekarang dan kedepan," tegas Ign. Jonan.

Sangat penting sekali kesamaan kepahaman akan keselamatan perkeretaapian di Indonesia, papar Jonan.

Menurut Ignasius, PT KAI sendiri terus berupaya untuk mengurangi potensi kehilangan nyawa manusia bila terjadi kecelakaan.

"Ini sebagai suatu aksi terus menerus, karena upaya untuk mencapai zero accident harus terus dilakukan dan menjadi tanggungjawab kita bersama," ungkapnya.

Selain itu, Sesdikjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Nugroho Indrio, mengatakan kereta api berpotensi besar bisa jadi tulang punggung serta penggerak perekonomian Indonesia, sehingga harus mampu menjadi bagian penting dari perekonomian nasional.

"Pemerintah daerah diharapkan dapat segera membangun jalur perkeretaapian agar perekonomian daerah semakin berkembang," ujar Nugroho.

Sementara itu, Meneg BUMN Dahlan Iskan secara tegas mendukung upaya pembangunan perkeretaapian di Indonesia. Bahkan, pihaknya mendorong kepada PT. KAI untuk langsung melaporkan setiap ada permalahan, termasuk menyangkut maslah anggaran.

"Menyangkut pembangunan mendesak untuk perbaikan transportasi, anggaran Kereta api jangan ke Kementrian Perhubungan karena terlalu prosedural dan berbelit belit, disamping itu menyangkut APBN yang setiap keputusan harus melalui DPR. Sebaliknya jika ke Meneg BUMN langsung pada korporasinya," tandas Dahlan Iskan.(jun)
comments powered by FNEWS